Elly Wasliah, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung : Pemenuhan Pangan

29/09/2017 agus yulianto, Repbulika.co.id
 

Kebutuhan pangan pokok, khususnya beras, menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat. Namun, ti dak sedikit masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan ke sulitan memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut.

Hal itu pula yang menjadi fokus pemenuhan pertama pemerintah kepada warga nya melalui program be ras miskin (raskin) ham pir di semua wilayah. Tak terkecuali di Kota Bandung, yang memberikan subsidi penuh terhadap raskin yang diterima masyarakatnya.

Dengan subsidi penuh raskin ini, saya tidak ingin, ada warga Kota Bandung yang kelaparan dan tak bisa makan karena tak bisa beli beras. Apalagi diketahui meninggal karena tidak makan. Oleh karenanya, raskin di Kota Bandung ini menjadi prioritas pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan ma sya rakat.

Sehingga, masyarakat dengan penghasilan rendah pun secara cuma-cuma bisa memperoleh beras bantuan dari pemerintah tersebut. Dengan begitu, uang untuk membeli kebutuhan pokok mereka bisa dipergunakan untuk keperluan lainnya.

Subsidi penuh ini bukan tanpa kritikan. Karena, gratisnya raskin ini, dinilai tidak mendidik warga. Namun, saya meyakini, kebutuhan pangan mendasar ini menjadi lang kah pertama untuk menyejahtera kan masyarakat.

Sebab, jika kebutuhan pangan mereka terpenuhi, maka peme nuhan kebutuhan lainnya, akan se dikit demi sedikit terpenuhi. Lagi pula, lahan persawahan yang ada di Kota Bandung, semakin hari se ma kin sedikit jumlahnya yakni sekitar 1.400 hektare saja.

Jumlah itu, saja hanya bisa mencukupi tiga persen warga Kota Bandung. Di samping harga kebutuhan pokok yang juga tidak bisa diprediksi kenaikannya, membuat kami konsen dalam pogram raskin tersebut.

Bentuk subsidi ini, jelas ber dampak pada besarnya alokasi dana anggaran subsidi kebutuhan pokok Kota Bandung sebesar Rp 28 miliar per tahunnnya. Dengan alokasi Rp 2.100 per kilogram untuk 62.255 rumah tangga sasaran. Namun, hal itu tetap menjadi prioritas. Pemkot Bandung menyesuaikan dengan program pengentasan kemiskinan yang ingin dicapai oleh Provinsi Jawa Barat.