2017, E-Voucher Bantuan Pangan Non Tunai Diterapkan

20/12/2016 KORAN PIKIRAN RAKYAT
 

2017, E-Voucher Bantuan Pangan Non Tunai Diterapkan

Oded M. Danial/DOK HUMAS PEMKOT BANDUNG
Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2016 dan Sosialisasi E-Voucher Bantuan Pangan Non-Tunai Tahun 2017 di Aula Gedung Korpri Provinsi Jawa Barat, Selasa 20 Desember 2016.*

BANDUNG, (PR).- Pemerintah Kota Bandung akan mulai menerapkan program E-voucher Bantuan Pangan Non-Tunai. Itu merupakan program yang digulirkan pemerintah pusat, yang akan dimulai 2017 mendatang.

Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung, Elly Wasliah menuturkan Kota Bandung menjadi salah satu dari 44 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pilot project program e-Voucher Bantuan Pangan Non-Tunai di Indonesia. Adapun Kota Bandung dipilih karena dianggap memiliki akses dan kapasitas untuk mendukung program tersebut dilihat dari kelengkapan infrastruktur.

Dia menjelaskan, dalam program e-voucher tersebut pemerintah pusat bekerja sama dengan perbankan untuk penyaluran bantuan non-tunai kepada 69.878 penerima manfaat di Kota Bandung. Jumlah tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 dengan kriteria tertentu.

“Pendataan tahun 2015 kriterianya berbeda. Tidak hanya yang miskin, yang rentan miskin pun di data. Ada kriteria tambahan,” tutur Ellu saat ditemui usai Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2016 dan Sosialisasi E-Voucher Bantuan Pangan Non-Tunai Tahun 2017 di Aula Gedung Korpri Provinsi Jawa Barat, Selasa 20 Desember 2016, seperti dilansir dalam siaran pers yang diterima "PR".

Dia menuturkan, nantinya masyarakat penerima manfaat akan diberikan kartu berisi saldo senilai Rp 110.000. Saldo tersebut terisi secara otomatis setiap bulan yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur di warung-warung yang telah ditunjuk oleh perbankan. Jika saldo tersebut tidak habis terpakai, sisa saldo tidak akan hangus dan akan tetap tersimpan di rekening penerima manfaat.

Elly menambahkan, masyarakat bisa membelanjakan saldo tersebut dengan jenis beras manapun dengan kualitas medium dua. “Boleh beras pandanwangi, rojolele, boleh sesuai selera, asalkan hanya beras dan telur, tidak boleh yang lain,” kata Elly.

Meski begitu, dia mengakui masih terdapat kendala pada transisi sistem manual menjadi e-voucher. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial hingga saat ini belum menerima kartu untuk e-voucher tersebut dari pihak perbankan maupun pemerintah pusat sehingga belum dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, kota-kota lain yang tidak termasuk ke dalam pilot project sudah dapat mengakses bantuan tersebut mulai Februari tahun depan.

“Kartu ini (yang memiliki) kewenangan mutlak adalah perbankan. Pemerintah Kota Bandung, baik dari kami (Dinas Pertanian) atau camat dan lurah, tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan (kartu) itu,” tutur Elly.

Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan kendala tersebut perlu diantisipasi. Salah satunya adalah memberikan pengarahan lengkap pada aparatur wilayah untuk memahami bahwa proses transisi masih berlangsung. “Saya menyampaikan warning ini agar aparat kewilayahan disampaikan juga kepada masyarakat apabila memang kondisi ini tidak mulus,” tutur Oded.***